TULUNGAGUNG, K2RNews.com – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polres Tulungagung melakukan pengecekan ketersediaan stok serta pemantauan harga Bahan Pokok Penting (Bapokting) di Pasar Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Sabtu (28/02/2026) pagi.
Kegiatan tersebut dipimpin Kanit V Tipidek Satreskrim Polres Tulungagung, Ipda Muhroji, S.H., M.H., bersama dinas dan instansi terkait. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok selama Bulan Suci Ramadan.
Dalam pelaksanaannya, tim Satgas Pangan terlebih dahulu melakukan koordinasi untuk menentukan titik dan sasaran pengecekan prioritas di area pasar. Selanjutnya, petugas turun langsung memantau ketersediaan stok, harga jual, serta kondisi distribusi bahan pokok di sejumlah kios dan los pedagang.
Selain melakukan pengecekan, petugas juga berdialog dengan para pedagang dan pembeli guna menggali informasi mengenai perkembangan harga, ketersediaan barang, hingga daya beli masyarakat di pasar tradisional tersebut.
Tim juga memeriksa sejumlah toko dan kios di dalam Pasar Ngunut untuk memastikan tidak terjadi praktik penimbunan maupun penyimpangan distribusi bahan kebutuhan pokok yang dapat memicu kelangkaan di pasaran.
Dari hasil pemantauan di lapangan, secara umum stok Bapokting di Pasar Ngunut terpantau dalam kondisi aman dan mencukupi. Tidak ditemukan adanya kelangkaan bahan pokok baik di tingkat pedagang maupun distributor, serta distribusi berjalan lancar.
Meski demikian, harga cabai rawit masih tercatat relatif tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor cuaca dengan curah hujan tinggi yang berdampak pada menurunnya hasil panen dan terbatasnya pasokan dari daerah penghasil, sementara permintaan masyarakat meningkat selama Ramadan.
Kasihumas Polres Tulungagung, Iptu Nanang, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Tulungagung bersama instansi terkait dalam menjaga stabilitas pangan di tengah masyarakat.
“Pemantauan ini akan terus kami lakukan secara berkala untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman serta mencegah adanya praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat,” ujarnya.
(Suwarno/Red)
