Tulungagung, K2RNews.com – Ratusan massa dari aliansi Pejuang Gayatri kembali menggelar aksi demonstrasi di Tulungagung pada Senin (6/10/2025). Mereka menilai aspirasi yang disampaikan dalam aksi sebelumnya, 11 September lalu, belum mendapat tanggapan nyata dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Dalam aksinya, para demonstran membakar ban bekas dan berorasi menggunakan pengeras suara. Mereka menuntut keterbukaan penggunaan dana pendidikan serta ketegasan pemerintah daerah dalam menindak dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan.
Koordinator aksi, Totok Yulianto alias Totok Cakra, menuding adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana BOS, BPOPD, DAU, hingga APBD. “Kalau pengelolaan anggaran dilakukan secara jujur dan transparan, rakyat tidak akan turun ke jalan,” ujarnya lantang di tengah orasi.
Totok juga menyoroti kebijakan Bupati Gatut Sunu Wibowo yang tetap mempertahankan kepala dinas meski dinilai gagal menunjukkan kinerja yang akuntabel. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak menuntut keadilan dan transparansi dari pejabat publik.
Sementara itu, orator lain Ahmad Dardiri menyoroti maraknya tambang ilegal di sejumlah wilayah Tulungagung. Ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Tulungagung, agar terbuka kepada publik terkait proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam orasinya, Dardiri juga menyinggung masalah Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggung Gunung, yang dinilai sarat kepentingan. “Kami datang bukan untuk membuat kerusuhan, tapi menuntut keadilan bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyatakan bahwa Pemkab terbuka terhadap aspirasi masyarakat selama disampaikan secara tertib. Ia menjelaskan bahwa lahan di Desa Ngepoh berstatus HGU dengan proses perizinan melalui OSS yang sah secara hukum. Aksi berlangsung aman dan berakhir tertib dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian.
(Suwarno)
