Tuban, K2RNEWS.com – Puluhan kader dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tuban bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Tuban, Rabu (3/9/2025).
Dalam aksi tersebut, aktivis dari berbagai kampus di Kabupaten Tuban menyuarakan kritik terhadap sejumlah isu nasional maupun daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua bidang PTKP HMI Cabang Tuban, harsono, menyebut aksi ini membawa delapan poin tuntutan sebagai bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap kebijakan DPR.
“Ada delapan tuntutan yang kita bawa,” ujarna.
Adapun delapan tuntutan mahasiswa tersebut meliputi:
1. Membatalkan kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR, sejalan dengan keputusan Presiden 31 Agustus 2025.
2. Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
3. Mengusut tuntas secara transparan kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
4. Mendesak DPR mengkaji ulang pasal 7a dan 7b terkait pemberhentian presiden dan wakil presiden.
5. Memecat wakil rakyat yang dinilai toxic bagi masyarakat.
6. Membenahi institusi publik secara serius.
7. Mengevaluasi pengadaan kendaraan dinas baru Inspektorat Kabupaten Tuban senilai Rp2,2 miliar di tengah seruan efisiensi anggaran.
8. Mengkaji ulang tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tuban.
Aksi itu akhirnya direspons langsung oleh Ketua DPRD Tuban Sugiantoro yang menemui massa di halaman gedung dewan. Politikus Partai Golkar ini menandatangani kesepakatan menerima aspirasi mahasiswa dan berjanji akan membawa tuntutan tersebut dalam forum resmi.
(Har)
